Kasus GKR Hemas, Ombudsman: Berpotensi Malaadministrasi, Laporkan

Politik  MINGGU, 18 AGUSTUS 2019 , 20:11:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Kasus GKR Hemas, Ombudsman: Berpotensi Malaadministrasi, Laporkan

GKR Hemas/Net

RMOLJogja. Pembatalan Undangan Sidang Bersama DPR dan DPD secara sepihak kepada anggota DPD, GKR Hemas berpotensi tindakan maladministrasi. GKR Hemas disarankan lapor Ombudsman. 

Pembatalan sepihak oleh Sekjen  DPD dan Sekjen DPR itu dinilai bukan hanya melanggar Hak Konstitusional GKR Hemas, tetapi juga menyiratkan sikap tidak profesional.

Demikian disampaikan oleh anggota Maju Perempuan (MPI) sekaligus anggota Ombudsman, Ninik Rahayu saat menyampaikan konferensi pers di kawasan Raden Saleh, Jakarta, Minggu (18/8).

"Saya bicara sebagai MPI ya. Namun terkait hal ini, saya menyarankan kepada GKR Hemas atau MPI untuk membawa kasus ini kepada Ombudsman agar ditelusuri lebih dalam," ucap Ninik, Minggu (18/8).

Menurutnya, MPI harus mendapat kuasa dari GKR Hemas untuk membuat laporan. "Ombudsman itu pasif dalam konteks ini. Tetapi kalau ini sangat sistemik, kita juga bisa berinisiatif telusuri itu," jelasnya.

Kalau dilihat dari sisi administrasif, kasus pembatalan yang diterima GKR Hemas ini menurut  Ninik berpotensi maladministrasi.

"Yang pertama penyimpangan prosedur. Kedua penyalahgunaan wewenang. Ketiga tindakan diskriminatif," tambahnya.

Kendati demikian Ninik memuji sikap GKR Hemas yang tidak mau membuat gaduh soal pembatalan undangan dirinya di hari kejadian, karena menghormati Presiden.

"Dibatalkan enam jam sebelum acara, namun GKR mengambil sikap yang kondusif. Tidak mengambil sikap memprotes demi menjaga situasi Sidang Bersama MPR dan DPR," terangnya.

"Peristiwa (pembatalan undangan) GKR ini sangat mungkin dibawa ke Ombudsman. Silakan lapor ke Ombudsman nanti bisa kita urus," pungkasnya.

Seperti diketahui, anggota DPD GKR Hemas seharusnya dijadwalkan hadir untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia di gedung Parlemen, Jumat (16/8) lalu.

Namun secara mengejutkan, udangan GKR Hemas secara sepihak dicabut melalui surat yang dikirim Sekretaris Jenderal DPD, Reydonnyzar Moenek dan surat dari Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma'ruf Cahyono. [fak]

Komentar Pembaca
Ahok Mau Jadi Petinggi BUMN, Ini Gaya Marah-marahnya
Ini Suasana Polrestabes Medan Pasca Ledakan

Ini Suasana Polrestabes Medan Pasca Ledakan

RABU, 13 NOVEMBER 2019 , 12:48:29

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

Cukai Rokok Naik, Sri Mulyani Pro Asing?

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 17:50:00

Bicara Pilgub Jateng

Bicara Pilgub Jateng

SELASA, 02 JANUARI 2018 , 23:41:00

PPP Dukung Sudirman Said

PPP Dukung Sudirman Said

RABU, 20 DESEMBER 2017 , 22:31:00

Personel Paskhas TNI AU Tiba Di Palu

Personel Paskhas TNI AU Tiba Di Palu

SENIN, 08 OKTOBER 2018 , 12:44:00