Potensi Besar, Pajak E-commerce Harus Segera Diatur

Ekbis  JUM'AT, 26 OKTOBER 2018 , 14:21:00 WIB

Potensi Besar, Pajak E-commerce Harus Segera Diatur

Ilustrasi/Net

RMOLJogja. Pertumbuhan perdagangan secara online atau e-commerce di Indonesia sangatlah pesat. Besarnya transaksi jual beli secara online dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara dari perpajakannya.

Ekonom Shanti Ramchand Shamdasani mencatat, tahun 2016 e-commerce di Indonesia tumbuh sekitar 21 persen, dan meningkat jadi 42 persen pada tahun 2017.

"Dalam setahun ada peningkatan sekitar 20 persen. Di ASEAN sendiri Indonesia yang tertinggi," ujar Shanti di Jakarta.

Namun demikian, lanjut dia, perpajakan masih harus diperhatikan dalam kegiatan e-commerce tersebut. Menurutnya, tinggi transaksi jual beli secara online tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan negara dari sistem perpajakannya.

"Melihat realitas pertumbuhan yang tinggi, saat ini sudah bisa mencapai 42 persen, dan akan semakin meningkat, artinya ada sebuah peluang dan prospek yang tinggi dari aktivitas perdagangan e-commerce yang belum terdeteksi oleh pemerintah dari segi pengumpulan pajak," tuturnya.

Untuk saat ini, kata dia, sudah ada peraturan baru di mana kegiatan e-commerce di bawah 75 dolar AS masih terbebas dari pajak. "Yang di atas 75 dolar AS akan dikenakan ppn dan pph," sebutnya.

Dikatakan, transaksi keuangan dari e-commerce di Indonesia sangatlah tinggi. Bahkan pada tahun 2017, bisa mencapai angka 5,7 miliar dolar AS.

"Bayangkan berapa pajak dari jumlah itu," imbuh Shanti.

Oleh karena itu,menurut dia, yang harus diperjelas dan diatur secara tegas adalah mekanisme pemungutan pajak. Hal itu nanti perlu diatur melalui UU.

"Yang perlu diperhatikan adalah cara menarik pajaknya, apakah dibayarkan oleh pembeli atau penjual. Perlu diperjelas karena penjual itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi juga di luar negeri," terangnya.

Shanti menyarankan ke depan perlu ada sistem untuk pelaku e-commerce, utamanya yang ada di luar negeri agar terdaftar sebagai badan usaha di Indonesia.[RMOL]

Komentar Pembaca
4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

4 Juta Orang Akan Hadiri Reuni Akbar Mujahid 212

RABU, 28 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Jangan Seret Jokowi Dalam Kasus Kemah Pemuda Islam 2017
Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

Jawaban Jokowi Jadi Olok-Olok

SELASA, 27 NOVEMBER 2018 , 21:00:00

Bertemu Di Acara Pembekalan Relawan

Bertemu Di Acara Pembekalan Relawan

JUM'AT, 23 NOVEMBER 2018 , 05:23:00

Jabat Tangan Dari Presiden

Jabat Tangan Dari Presiden

KAMIS, 22 NOVEMBER 2018 , 15:38:00

Pimpin Ratas Di Istana Bogor

Pimpin Ratas Di Istana Bogor

RABU, 21 NOVEMBER 2018 , 13:51:00

Defisit BPS

Defisit BPS

Opini16 Januari 2019 12:56

Amien Wanti-Wanti KPU Jangan Bersikap Sok Kuasa
Candi Jago

Candi Jago

Opini13 Januari 2019 10:53

Daniel Di Balik Byton

Daniel Di Balik Byton

Opini12 Januari 2019 10:21

Ade Armando Dan Andrian Uki Dilaporkan Ke Polisi